Yoyo Efendi, Sekretaris Partai Hanura Kota Depok. (foto: RJ)

Dilarang merayakan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Cipayung, Sekertaris Partai Hanura Depok, Yoyo Effendi, akan menuntut Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail.

Saat Harkitnas 20 Mei 2013 lalu, Yoyo bersama kru memperingatinya dengan membuat drama monolog di TPA Cipayung, namun dilarang pihak keamanan.

“Saya akan tuntut Wali Kota karena menghalangi acara peringatan hari kebangkitan nasional di tempat itu,” ucap Yoyo kepada wartawan usai mengibarkan bendera di TPA Cipayung, Senin (20/5).

Yoyo mengatakan, untuk melakukan atau masuk ke wilayah tersebut, harus membuat izin tertulis terlebih dahulu, padahal pihaknya hanya shooting, bukan  memanfaatkan sampah itu.

“Ini pasti ada proyek khusus terkait larangan itu. Saya dilarang-larang oleh bawahannya Nur Mahmudi, yang menurut saya tidak rasional. Saya sudah sopan santun ke sana, kalau saya mau nyolong bisa saja, karena mereka tidak ada di kantor. Karena kami punya sopan santun dan etika, saya meminta izin dulu, tetapi dilarang,” katanya.

Ia melanjutkan, tempat pembuangan sampah ini fasum (fasilitas umum), tidak seharusnya terlarang untuk umum. “Kalau itu instalasi nuklir baru bisa dilarang, itu bukan objek vital.”

Menurut Yoyo, paradigma seperti ini yang harus diubah, tempat sampah itu tempat biasa, bukan tempat yang harus dirahasiakan.

“Begitu ketatnya untuk masuk saja tidak bisa, sedangkan yang memulung saja tidak dilarang. Kami hanya foto, memperingati hari kebangkitan nasional, menyanyikan lagu ‘Bagi mu negeri’,” jelas Yoyo.

“Saya sebagai pejabat partai di Depok, membuktikan langsung lokasi di Cipayung ini ada masalah besar yang tersembunyi, yang selama ini belum di ketahui masyarakat,” sambungnya.

Yoyo mengaku, pihaknya selama ini memang berkoalisi dengan pihak Nur Mahmudi Ismail, namun ketika ada sesuatu yang salah, dirinya wajib mengingatkan.

“Rasulullah saja, pernah berkata, jika sampai Fatimah mencuri atau berbuat salah tangannya akan dipotong sendiri oleh beliau, kita tahu Fatimah itu anak dari Rasulullah, apa lagi hanya teman koalisi, kalau dia salah ya harus kita tegur,” tandasnya.

Ricky Juliansyah

ist.

Sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di kawasan Jalan Raya Parung, Bojongsari, Depok dirampok, Rabu (22/5) dini hari tadi. Komplotan perampok yang menggunakan senjata tajam itu berhasil menggondol uang jutaan rupiah.

Dalam aksinya, perampok mengancam pegawai yang berjaga dengan mengalungkan celurit.

Staf SPBU yang melapor ke Mapolresta Depok, Agustinus Sitorus dan Sudung Hasiolan mengatakan, pelaku diperkiraan berjumlah lebih dari dua orang. Setelah melancarkan aksinya dan berhasil membawa kabur uang senilai Rp 6 juta dari dalam laci kasir, kawanan ini langsung kabur menggunakan sepeda motor.

“Mereka datang menggunakan motor. Saat itu SPBU sedang sepi, para pelaku mengancam korban yang sedang berada di dalam kantor dengan mengalungkan celurit. Karena takut, korban pun tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya pelaku kabur dengan membawa uang yang ada didalam laci sebesar Rp 6 juta,” tutur Kasubag Humas Polresta Depok Ajun Komisaris Achmad Subekti pada wartawan.

Guna penyidikan lebih lanjut, kasus perampokan itu kini sedang dalam pengembangan aparat. Sejumlah saksi tengah diperiksa terkait kasus ini.

Gatot Suherman

Untuk kompetisinya, panitia telah membuka pendaftaran sejak 1 Mei 2013 lalu. Kompetisinya antara lain, Competitive Programming dan Robotics Competition.

Selain itu, tahun ini CompFest menghadirkan kompetisi baru yang belum pernah digelar di tahun-tahun sebelumnya, yakni, EduGames Challange, Open Animation Competition, dan Mobile IT Solution.

Banyaknya rangkaian kegiatan yang mewakili dunia IT, membuat CompFest dikenal sebagai one-stop IT event, yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UI. Tema tahun ini adalah “Facing National Development Towards Innovation and Collaboration – FANTASTIC”.

Sejak 29 April 2013 lalu, panitia melakukan roadshow ke beberapa sekolah dan kampus-kampus untuk sosialisasi serta berkolaborasi, yakni, SMK Pembangunan Jaya, SMAN 14 Jakarta, Binus University Jakarta, Institut Teknologi Telkom Bandung, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan SMAN 1 Sukabumi.

Bila Anda tertarik untuk berkompetisi di ajang tahunan ini, tunggu apa lagi? segera daftarkan diri anda di http://compfest.web.id/competition/.

Informasi: 0818 0747 9392  (William Gozali) / email: competition@compfest.web.id

CompFest2013
http://compfest.web.id/
twitter: https://twitter.com/CompFest
facebook fanpage: https://www.facebook.com/CompFest?fref=ts

Pernahkah pemerintah membayangkan, semua RS ikut terkena dampak dari kenaikan UMP 2013 yang melonjak hingga 50% besarannya? Belum lagi listrik dan bahan bakar yang juga tereskalasi mengalami kenaikan.

Belum lagi alur layanan yang akan bertambah karena jumlah pasien yang melonjak, berkorelasi dengan angka overtime jam kerja yang tentu tidak bisa dipenuhi dari mekanisme tarif tunggal. Nah, bila demikian maka mungkin dapat dipertimbangkan beberapa hal berikut:

Pertama, Pengenaan Cost Sharing individu, sehingga pasien tetap membayar selisih kekurangan atas biaya layanan dari penjaminan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kedua, pemerintah melakukan rujukan yang selektif untuk kategori pelayanan KJS dan BPJS, sehingga bisa dikontrol penggunaannya, dan tidak terjadi moral hazard perpindahan kelas layanan dari kelas yang mampu ke kelas dibawahnya.

Ketiga, pemerintah memberikan insentif bagi RS swasta untuk dibebaskan dari pajak, kemudahan akses perijinan, dan pengenaan biaya tarif listrik non komersial. Sehingga unit cost menjadi rendah dan dapat mendekati nilai tarif sesuai usulan penyelenggaraan pemerintah.

Keempat, pemerintah memberikan jaminan kepastian biaya operasional dalam hal penggajian SDM, karena nantinya penerapan layanan secara nasional akan mengcover 70-80% penduduk, maka tentu akan terintegrasi dengan sistem dan pola pembayaran dari pemerintah itu sendiri.

Agaknya ruang diskusi masih terbuka lebar. Saat ini, tersiar kabar pemerintah akan membentuk berbagai rumah sakit guna memenuhi rasio layanan bagi infrastruktur BPJS. Tentu dalam hal ini, langkah tersebut sangatlah tepat, namun optimalisasi peran swasta yang telah ada dan eksisting tentu akan dapat membantu sinergi dalam suksesnya program pemerintah ini.

Terlebih lagi, tidak semua RS swasta termasuk dalam kategori kelas kakap bertaraf internasional. Masih banyak pelaku usaha rumah sakit ini adalah pengusaha lokal dalam kategori kecil dan menengah yang masih bisa bekerjasama, dengan syarat posisinya setara.

Himbauan yang bisa saya sampaikan adalah, bahwa seluruh stake holder, dalam hal ini pemerintah, publik dan sektor swasta harus berada dalam posisi yang saling terbuka akan perspektif yang berbeda, tidak kemudian membuat kubu yang berhadapan, karena posisi kita yang sama, yakni, memberikan aspek kemanusiaan bagi pasien.

Sebelum sampai pada posisi pengakhiran, implementasi KJS dan BPJS nantinya akan berakhir hampa bila kemudian diterapkan dalam nuansa yang non-komunikatif berbalut kekuasaan. Banyak permintaan, bahkan sudah dinyatakan oleh para pejabat pemerintahan untuk memberi sanksi administratif bahkan hingga pencabutan ijin bagi ke 16 RS yang mengundurkan diri dari layanan KJS tersebut.

Bila kemudian langkah tersebut dijalankan, berupa pencabutan ijin terjadi, maka rusak lah semua tatanan harmoni yang diharapkan. Kita sudah terlalu lama hidup dalam kungkungan dan paksaan, serta tidak diberikan ruang bagi perbedaan. Terlebih, hal itu dapat menjadi preseden buruk dalam iklim usaha kita, bayangkan berapa jumlah tenaga kerja yang terlibat dan keluarganya?

Terakhir, setelah uraian nan panjang dan lebar ini maka DEMI TUHAN…. saya tentu berharap kita dapat kembali bergandengan tangan untuk Indonesia yang lebih baik dimasa mendatang.

Salam sehat.

Penulis Opini:
Yudhi Hertanto*

*Saat ini, penulis berprofesi sebagai Humas di salah satu Rumah Sakit Swasta di pinggir Jakarta. Tulisan ini merupakan “Sebuah Perspektif dari Institusi Pelaku Layanan Kesehatan.”

Awal:
Memandang KJS sebagai Sistem Asuransi Semesta Cerminan BPJS Nasional 

Pertama, kualitas layanan yang diberikan tidak akan maksimal, jumlah pasien yang membludak lebih dari 30% membuat antrian semakin panjang dan durasi komunikasi pasien dokter menjadi lebih sedikit sehingga dapat dimungkinkan terjadinya dispute dan kondisi kekeliruan. Kita belum berbicara mengenai perlindungan hukum dari kemungkinan kesalahan yang terjadi karena overload layanan kan?

Kedua, disinsentif bagi dokter yang hendak memperdalam satu spesifikasi keilmuan tertentu, seperti tipikal subspesialis. Kita mahfum, bila biaya pendidikan dari dokter umum ke spesialis sangatlah mahal, belum lagi kemudian dari spesialis ke sub-spesialis sudah pasti ber-argo tinggi. Bila kemudian tarif seragam dan layanan diberikan pada kondisi dasar, maka, gairah mendapatkan ilmu atas biaya pribadi pun turun.

Ketiga, disinsentif bagi rumah sakit swasta untuk berinvestasi pada jenis layanan tingkat lanjut. Tentu semua perangkat peralatan medis yang digunakan menjadi sarana investasi bagi sebuah rumah sakit, namun bila tingkat pengembalian atas tarif jauh dibawah biaya pengadaan, sudah barang tentu tidak akan dipilih untuk diadakan. Kita pun akan semakin jauh dari harapan akan layanan yang paripurna, karena terbatasnya sarana yang dimiliki.

Lanjutan:
Langkah ke Depan

Penulis Opini:
Yudhi Hertanto*

*Saat ini, penulis berprofesi sebagai Humas di salah satu Rumah Sakit Swasta di pinggir Jakarta. Tulisan ini merupakan “Sebuah Perspektif dari Institusi Pelaku Layanan Kesehatan.”